Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019, mengarahkan pembangunan perdesaan melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Untuk itu, pemerintah pusat dalam hal ini melalui Direktorat Pengembangan Kawasan Permuk... Baca Selengkapnya ➝
Program penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh menjadi satu amanah yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk peraturan daerah. Dalam undang-undang perumahan kawasan permukiman diatur bahwa salah satu tugas dan wewenang Pemer... Baca Selengkapnya ➝
Dalam rangka mempertajam penyusunan perencanaan kegiatan penanganan kumuh skala kawasan Kota Bengkulu, Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman (PIP) melaksanakan Lokakarya dan Bazar Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) bersama Oversight Consul... Baca Selengkapnya ➝
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman melalui Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara mengadakan kegiatan Rapat Konsolidasi Percepatan Penanganan Permukiman Kumuh Prioritas Senin (23/07/2018) di Ternate.... Baca Selengkapnya ➝
Direktorat Jenderal Cipta Karya mengadakan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Ditjen Cipta Karya, di Ruang Sapta Taruna, Jakarta, Senin (23/07/2018).... Baca Selengkapnya ➝
Dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di 15 kawasan terpilih pada program Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) yang tersebar di lima Kabupaten di Provinsi Bengkulu, Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permuki... Baca Selengkapnya ➝