Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya sukses menggelar acara konsultasi publik KSPN Lombok pada hari Rabu dan Kamis (4-5/10) di Senggigi, Lombok Barat .

Turut hadir perwakilan pemerintah pusat yakni Ditjen Budidaya Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Penyediaan Perumahan, Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IX Mataram, Balai Prasarana Permukinan Wilayah Nusa Tenggara Barat dan SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan pemangku kepentingan daerah diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Timur, Bupati Kabupaten Lombok Utara, unsur Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, pemerhati dan akademisi serta tokoh masyarakat setempat dengan Kepala CPMU KSPN, Bapak Taufik Widjoyono, sebagai pimpinan acara.

“Program Kementerian terkait pariwisata meliputi penataan kelembagaan pengaturan perizinan, infrastruktur yang akan dibangun, manfaat untuk masyarakat dan peningkatan investasi. Pembangunan yang nanti dilakukan harus dikelola sebaik-baiknya untuk meningkatkan jumlah turis dan memperlama turis untuk tinggal.” ujar Taufik Widjoyono dalam arahan dan pembukaan.

Perencanaan KSPN Lombok disampaikan oleh Tim Perencanaan yang membahas rencana desain pengembangan Ruang Terbuka Publik (RTP) dan promenade di Desa Gerupuk, pengembangan Kawasan Wisata 3 Gili dan penataan Kawasan Geopark Rinjani di Kecamatan Sembalun dan Senaru.

"Pada intinya konsultasi publik ini bertujuan untuk mendapatkan masukan terhadap desain yang telah dibuat. Sebenarnya kami mengharapkan komitmen pemda untuk mengelola dan memelihara infrastruktur yang dibangun. Dalam waktu dekat kami akan mengirim surat kepada Bupati untuk memastikan lahan yang akan dibangun sudah clear and clear." Tambah Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman,  Bapak Didiet Arief Akhdiat.

Selain itu, masyarakat setempat mendukung adanya pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata dengan memperhatikan kondisi sosial-budaya, turut mengacu kepada peraturan daerah dan melibatkan masyarakat sekitar secara utuh. Masukan yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan akan menjadi bahan untuk menyempurnakan desain perencanaan pembangunan infrastruktur KSPN Super Prioritas.