Struktur Organisasi

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah jelaskan pula struktur organisasi Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman. Unit kerja yang ada di lingkungan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman adalah:

1. Subdirektorat Perencanaan Teknis;
2. Subdirektorat Kawasan Permukiman Perkotaan;
3. Subdirektorat Kawasan Permukiman Perdesaan;
4. Subdirektorat Kawasan Permukiman Khusus; dan
5. Subbagian Tata Usaha.

 

Sub Direktorat Perencanaan Teknis

Subdirektorat Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Perencanaan Teknis menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus;  
2. perencanaan program dan anggaran penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus; 
3. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus; 
4. pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus; dan 
5. penyebarluasan informasi penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus.

 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Subdirektorat Perencanaan Teknis didukung oleh Seksi Penyusunan Rencana yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan evaluasi kebijakan dan strategi serta penyusunan rencana program dan anggaran serta perencanaan teknis penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus. Seksi Analisa Teknis yang memiliki tugas melakukan penyiapan bahan analisa teknik, evaluasi, dan pelaporan serta pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus.

 

Sub Direktorat Kawasan Permukiman Perkotaan

Subdirektorat Kawasan Permukiman Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta supervisi di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, fasilitasi penyediaan tanah, dan pengembangan jejaring kemitraan.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Kawasan Permukiman Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan; 
2. pelaksanaan kebijakan, pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan fasilitasi penyediaan tanah; 
3. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan;  
4. fasilitasi serah terima aset pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman; dan 
5. pengembangan jejaring kemitraan dalam rangka penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman perkotaan.

 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Subdirektorat Kawasan Permukiman Perkotaan didukung oleh Seksi Kawasan Permukiman Perkotaan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan pembangunan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, fasilitasi penyediaan tanah serta fasilitasi serah terima aset kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa. Seksi Kawasan Permukiman Perkotaan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan pembangunan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, fasilitasi penyediaan tanah serta fasilitasi serah terima aset kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

 

Sub Direktorat Kawasan Permukiman Perdesaan

Subdirektorat Kawasan Permukiman Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kawasan permukiman perdesaan, fasilitasi penyediaan tanah, dan pengembangan jejaring kemitraan.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Kawasan Permukiman Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman perdesaan; 
2. pelaksanaan kebijakan, pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan kawasan permukiman perdesaan dan fasilitasi penyediaan tanah; 
3. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kawasan permukiman perdesaan;  
4. fasilitasi serah terima aset pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan; dan 
5. pengembangan jejaring kemitraan dalam rangka penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman perdesaan.

 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Subdirektorat Kawasan Permukiman Perdesaan didukung oleh Seksi Kawasan Permukiman Perdesaan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan pembangunan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, fasilitasi penyediaan tanah serta fasilitasi serah terima aset kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa. Seksi Kawasan Permukiman Perdesaan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan pembangunan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, fasilitasi penyediaan tanah serta fasilitasi serah terima aset kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

 

Sub Direktorat Kawasan Permukiman Khusus

Subdirektorat Kawasan Permukiman Khusus mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, pengawasan teknis, dan fasilitasi dalam penyelenggaraan kawasan permukiman pada kawasan khusus meliputi kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta pengembangan inovasi, dan jejaring kemitraan.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Kawasan Permukiman Khusus menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman pada kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, rawan bencana, pasca bencana, serta kawasan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan; 
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman pada kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta fasilitasi penyediaan tanah; 
3. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kawasan permukiman pada kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan;
4. fasilitasi serah terima aset pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman pada kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, rawan bencana, pasca bencana, serta kawasan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan; 
5. pengkajian dan penyusunan inovasi dalam penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman; 
6. fasilitasi implementasi inovasi penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman; dan 
7. pengembangan jejaring kemitraan dalam rangka penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman.

 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Subdirektorat Kawasan Permukiman Khusus didukung oleh Seksi Kawasan Permukiman Khusus I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan pembangunan, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan fasilitasi penyediaan tanah dan serah terima aset dalam penyelenggaraan kawasan permukiman kawasan khusus serta pengkajian dan penyusunan inovasi, pengembangan jejaring kemitraan dalam rangka kegiatan pembangunan pengembangan kawasan permukiman  pada wilayah Pulau Sumatera dan Jawa. Seksi Kawasan Permukiman Khusus II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan pembangunan, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan fasilitasi penyediaan tanah dan serah terima aset dalam penyelenggaraan kawasan permukiman kawasan khusus serta pengkajian dan penyusunan inovasi, pengembangan jejaring kemitraan dalam rangka kegiatan pembangunan pengembangan kawasan permukiman  pada wilayah pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

 

Sub Direktorat Standardisasi dan Kelembagaan

Subdirektorat Standardisasi dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pembinaan pemberdayaan masyarakat, pembinaan kelembagaan, pembinaan sumber daya manusia di bidang kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Standardisasi dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus; 
2. pemberian bimbingan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus; 
3. pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus;  
4. fasilitasi pembinaan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat bidang penyelenggaraan pengembangan kawasan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus; dan  
5. pembinaan sumber daya manusia di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus.

 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Subdirektorat Standardisasi dan Kelembagaan didukung oleh Seksi Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pemberian bimbingan penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus. Seksi Kelembagaaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan pemberdayaan masyarakat di bidang penyelenggaraan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus.

 

Sub Bagian Tata Usaha