Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, maka para tenaga kerja yang dipekerjakan dalam kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta harus memiliki sertifikat tenaga kerja konstruksi ... Baca Selengkapnya ➝
Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Papua Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya melakukan penataan lingkungan permukiman kumuh di kawasan Rawa Indah RT 4/RW 1 Kelurahan Sawagumum, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Infras... Baca Selengkapnya ➝
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Direktorat Jenderal Cipta Karya menggelar rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) Penyusunan RPP tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan Bencana bagi Penyandang Disab... Baca Selengkapnya ➝
Sebagai upaya penyamaan pemahaman para pelaku program KOTAKU dan mendukung percepatan penanganan kumuh di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar Rapat Koordinasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU),... Baca Selengkapnya ➝
Program penanganan kawasan kumuh Batang Arau di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Cipta Karya pada tahun lalu telah mengubah wajah kawasan tersebut. Hal tersebut dituturkan Walikota Padang Mahyeldi Ansharulla... Baca Selengkapnya ➝
Dalam mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh di Kabupaten Bangka dimana hingga kini masih tersisa 49,27 ha dari sebelumnya 81,63 ha, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melalui program KOTAKU mengadakan Lokakar... Baca Selengkapnya ➝