Acara dibuka oleh Wakil Bupati Bangka Syahbudin. Dalam sambutannya, Syahbudin menjelaskan permukiman kumuh di Kabupaten Bangka yang masih menyisakan pekerjaan rumah bisa dituntaskan bersama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah melalui pembangunan infrastruktur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2019-2023, Pemerintah Daerah akan mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bangka dengan meningkatkan infrastruktur sosial.

“Jika masih adanya kota tanpa kumuh berarti taraf hidup masyarakat di daerah belum merata dan belum bisa dirasakan masyarakat secara umumnya, sehingga hal tersebut menjadi keinginan Pemerintah Daerah bisa menyejahterakan masyarakat di Kabupaten Bangka khususnya,” ujar Syahbudin.

Sementara, Kasi Perencanaan BPPW Babel Nurul Azmi menambahkan Pemerintah Daerah disini sebagai nahkoda untuk menuntaskan permasalahan dan merangkul Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan yang bisa mendukung dalam pelaksanaannya, serta meningkatkan partisipasi masyarakat melalui revitalisasi peran BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dengan terbentuk dan berfungsinya kelembagaan masyarakat untuk pelaksanaan penanganan permukiman kumuh tingkat kelurahan serta kolaborasi penanganan kumuh pada pendanaan dan program dalam percepatan penanganan kumuh.

“Dari lokakarya ini, arah kebijakan program KOTAKU tahun 2019 bisa mengendalikan dan memastikan perencanaan pelelangan dan pelaksanaan konstruksi infrastruktur skala kawasan tahun 2019 berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan, serta mampu mengubah wajah permukiman sesuai dengan rencana desain perubahan wajah permukiman,” kata Nurul. (Wotto/BPPW Babel/ari)