Bank Dunia atau World Bank melakukan kunjungan kerja ke Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, Rabu (10/4/2019). Kunjungan selama dua hari itu dimanfaatkan oleh World Bank untuk bertemu dengan Pemerintah Kota Sorong bersama Pokja serta melakukan tinjauan ke lokasi rencana kegiatan skala kawasan di Kelurahan Klasabi, serta tiga kelurahan lokasi kegiatan skala lingkungan yakni Remu Selatan, Rufei, dan Kelurahan Klablim.

Pertemuan dengan Pokja dihadiri oleh Asisten I Wali Kota Sorong Rahman, Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kota Sorong, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, lurah dan distrik setempat, OSP 11 Papua Barat, tim Koordinator Kota (Korkot) dan Technical Management Consultant (TMC). 

Walikota Sorong dalam sambutannya yang diwakili oleh Asisten I Pemkot Sorong Rahman memaparkan profil kota, kegiatan Bantuan Dana Investasi (BDI), capaian pengurangan kawasan kumuh, serta kolaborasi penanganan kumuh di Kota Sorong. 

Perwakilan World Bank M. Halik Rizki mengatakan, kunjungannya ke Kota Sorong bermaksud untuk melakukan misi teknis sebagai persiapan kegiatan Bantuan Pemerintah Masyarakat (BPM) tahun 2019 dan melihat kegiatan hasil Bantuan Dana Investasi (BDI) tahun 2017 dan 2018. “Tujuan utama kami ingin melihat dan menyinkronkan kegiatan berupa gagasan dan ide dari pemerintah pusat sudah disampaikan hingga ke daerah atau belum,” jelas Halik. 

Untuk memastikannya, Halik mengatakan bersama tim akan mengunjungi lokasi di 2 kelurahan BDI tahun 2018, yakni Kelurahan Remu Selatan dan Rufei, serta 1 Kelurahan Klablim sebagai Kelurahan BPM tahun 2019 dan skala kawasan di Kelurahan Klasabi. 

Kunjungan itu juga untuk melihat kualitas hasil infrastruktur, dari aspek pemeliharaan, efek pengurangan kumuh, integrasi perencanaan, keuangan terkait pembukuan, penertiban administrasi dan dokumentasi yang secara spesifik dari bagian perencanaannya. 

Pemerintah Kota Sorong juga telah mendukung pengurangan kawasan kumuh melalui APBD, namun terbagi dalam beberapa OPD bersangkutan, seperti Dinas PU, Dinas PKP, Badan Pemberdayaan Masyarakat dengan total anggarannya mencapai Rp17 miliar pada tahun 2018 dan Rp7 miliar pada tahun 2019 ini. 

Dari hasil kunjungan lapangan skala kawasan Klasabi, warga yang terdampak atas perkembangan kawasan bandara sebanyak 84 KK dan akan direlokasi karena lahannya merupakan milik pemerintah daerah. Warga yang direlokasi rencananya akan dipindahkan ke Kelurahan Kladufu. 

Bank Dunia berharap, dalam penataan kawasan pihak terkait melihat master plan kota. Sementara untuk masalah persampahan di Klasabi sudah diintervensi dengan skala lingkungan dan kolaborasi dengan Dinas PKP untuk pengangkutan sampahnya. Pada kesempatan ini, tim koordinator kota diminta menyiapkan lokasi skala kawasan kedua karena untuk skala kawasan Klasabi juga menjadi tanggung jawab Technical Management Consultant. (Lilis BPPW Pabar/ari)