Penanganan kawasan kumuh prioritas di Kota Palembang telah dilaksanakan sejak 2016 dengan mengedepankan konsep keterpaduan pembangunan berbasis kawasan yang melibatkan berbagai stakeholder, mulai dari Satker di lingkungan Ditjen Cipta Karya Provinsi Sumsel, Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII, beberapa OPD di Provinsi Sumsel dan Kota Palembang, kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat seperti KOTAKU-NUSP, serta juga beberapa perusahaan melalui dana CSR.

Penanganannya dilaksanakan melalui pembangunan turap dan penataan pedestrian jalan di tepian Sungai Musi, rehabilitasi jalan lingkungan dan drainase serta pembangunan ruang terbuka publik, rehabilitasi jerambah beton dan dermaga kayu, lalu penataan kawasan potensial pariwisata. 

Berbagai upaya ini diapresiasi oleh Ditjen Cipta Karya sebagai best practice penanganan kawasan kumuh prioritas. 

Turut hadir Pjs. Walikota Palembang Akhmad Najib, Kadis Perkim Kota Palembang Erwani Matdehi, juga tokoh masyarakat dan perwakilan warga terkait kisah keberhasilan selama perencanaan, pembangunan, serta pemeliharaan infrastruktur terbangun. 

Kadis Perkim Kota Palembang Erwani Matdehi beberapa waktu lalu mengungkapkan, melalui kegiatan berbagi kisah ini diharapkan berbagai pengalaman penting dapat dipetik sebagai pembelajaran dan penyusunan kebijakan strategis ke depannya. (RB-randalSumsel/ari)