LOADING

Lihat Berita

Satker PKP Sulsel Tingkatkan Kualitas Infrastruktur dengan PISEW

By  / Kamis, 28 Juni 2018

View (33)

Image

Dalam rangka membangun pemahaman, persepsi dan semangat bersama mengenai sendi kebijakan dan mekanisme pelaksanaan program kegiatan PISEW, Satker PKP Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Pelatihan FM, TPK dan BKAD Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) TA 2018 di Makassar, Sabtu (12/05/2017).

Kepala Satker PKP Provinsi Sulawesi Selatan Mustaba mengatakan, saat ini Kementerian PUPR sedang giatnya mengembangkan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan permukiman dalam skala kawasan perdesaan (SUPRA DESA), serta meningkatkan kualitas permukiman perdesaan  dengan target nasional seluas 78.384 ha. Hal ini sesuai yang tertuang dalam Nawacita Presiden Republik Indonesia, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan pedesaan dalam kerangka kesatuan.

“Kegiatan pelatihan FM, TPK dan BKAD adalah untuk menyosialisasikan kebijakan dan mekanisme pelaksanaan PISEW sekaligus mempersiapkan FM, TPK, dan BKAD melaksanakan tugasnya secara baik dan benar agar memahami sepenuhnya seluruh tahapan dan prosedur pelaksanaan PISEW, meningkatkan kemampuan FM, TPK, dan BKAD dalam mendampingi dan melaksanakan setiap pelaksanaan kegiatan serta menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan PISEW tahun 2018 yang dilaksanakan di daerah atau di kabupaten,” kata Mustaba.

Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan dana APBN dengan mata anggaran sebagai bantuan pemerintah untuk masyarakat, dimana setiap kecamatan akan menerima anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp. 600 juta per kecamatan, dan disalurkan ke rekening BKAD setelah penandatanganan kontrak dengan Satker PKP Provinsi Sulawesi Selatan.

“Dalam hal ini, peran Pemerintah Kabupaten sangat penting dalam penyelenggara kegiatan PISEW di wilayah kerja Pemerintah Kabupaten, yaitu untuk membina dan melakukan sinkronisasi, serta mengoordinasikan dan membantu proses serah terima hasil pembangunan infrastruktur ke pemerintah desa,” tutur Mustaba. (Jamal Randal Sulsel/ari)

Share :