Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Lokakarya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Tahun Anggaran 2017 di Makassar, Selasa (03/10/2017).

Kepala Satker PKP Provinsi Sulawesi Selatan Iskandar menjelaskan, sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya mengemban tugas dan amanat dalam mewujudkan strategi penanganan dan pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, sesuai dengan arahan tata ruang dan syarat-syarat hunian permukiman yang layak. 

"Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan output,  tersusunnya data base line kumuh yang menghasilkan kebutuhan data numerik perhitunganoutcome penanganan kumuh, sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dalam rangka penanganan kumuh," kata Iskandar. 

Selain monitoring dan evaluasi Program KOTAKU juga dilakukan konsolidasi data baseline kumuh dan usulan kegiatan penanganan kumuh. Program KOTAKU merupakan program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh nasional yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Strategis  Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2015 – 2019, sebagai upaya pencapaian target RPJM 2015 – 2019 dalam mencapai 0 Ha kawasan kumuh. 

Tahun ini terdapat di 13 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan untuk program KOTAKU dengan alokasi dana sebesar Rp. 49.900.000.000 yang dikelola langsung oleh Satker PIP kabupaten/kota. "Untuk itu diharapkan kepada Satker PIP kabupaten/kota agar memperhatikan laporan progres keuangan dan fisik serta foto dan titik koordinat yang di inputing masuk dalam aplikasi emonitoring," ujar Iskandar. (Jamal/Akb/Randal sulsel/ari)