Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman melalui Satker Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Riau menyelenggarakan Lokakarya Program KOTAKU Tahun 2017, Senin (07-08/08/2017) di Pekanbaru.

Lokakarya ini dihadiri oleh Bappeda Kabupaten/Kota lokasi KOTAKU (Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kuantan Singingi), Dinas PKPP Riau, anggota DPRD  Provinsi dan Kabupaten/Kota lokasi KOTAKU, Kasatker PIP Kabupaten/Kota lokasi KOTAKU, Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) lokasi KOTAKU, pengurus forum komunikasi antar Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Kota Pekanbaru.

Acara dibuka oleh  Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKPP) Provinsi Riau, Muhammad Amin. Acara ini bertujuan untuk menyampaikan kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh, diskusi terkait pelaksanaan KOTAKU di 5 kabupaten/kota sasaran, melakukan kesepakatan terkait rencana penyusunan Memorandum Program Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP).

“Terdapat 310,64 hektar kawasan kumuh di 5 kabupaten/kota yang akan ditangani oleh program KOTAKU.  Pokja PKP Kabupaten/Kota harus berkoordinasi dengan Pokja PKP Provinsi serta Satker PIP Kabupaten/Kota untuk segera menyusun Memorandum Program Penanganan Kumuh,” ujar Amin. 

Kasatker PKP Provinsi Riau, Robinson Ferly Pamusu menambahkan dengan diselenggarakannya lokakarya ini diharapkan Pokja PKP dapat melakukan penguatan kapasitas kepada Pemerintah Daerah mulai dari bupati/walikota, camat dan lurah  sebagai nahkoda dalam percepatan penanganan kawasan kumuh, serta mendukung Gerakan 100-0-100.

Hadir sebagai narasumber yaitu anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Puji Daryanto serta Yose Rizal selaku akademisi dari Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. (FA-AP/RANDAL-RIAU/ari)