Dalam rangka mengatasi masalah kesenjangan pembangunan antar wilayah perkotaan dan perdesaan, kemiskinan dan pengangguran, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melakukan beberapa pendekatan serta melalui berbagai kebijakan dan kegiatan nasional. Melalui bidang Cipta Karya, penanganan program perdesaan itu terus dikembangkan dan disempurnakan, khususnya melalui program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) yang dilakukan oleh Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Barat.

Guna mempercepat pelaksanaannya, Satker PKP Provinsi Papua Barat menggelar rapat koordinasi awal dan pelatihan badan kerjasama antar desa dan fasilitator masyarakat program PISEW Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 di Manokwari, Selasa (11-12/07/2017). 

Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua Barat yang diwakili Sekretaris Dinas PUPR, Frengky Isir. Dalam sambutannya, Isir menyampaikan bahwa program PISEW merupakan program yang dilaksanakan untuk mengatasi masalah kesenjangan ekonomi dan pembangunan antar wilayah perkotaan dan perdesaan, masalah kemiskinan, dan masalah pengangguran yang telah dilakukan  pemerintah melalui berbagai kebijakan dan kegiatan nasional.  

Penanganan program perdesaan terus dikembangkan dan disempurnakan melalui program Pembangunan Permukiman Desa Pusat Pengembangan Pertumbuhan (P2DPP), program Kawasan Terpilih Pembangunan Pusat Desa (KTP2D) dengan pendekatan, yaitu bina manusia, bina lingkungan, dan bina usaha, serta program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW),” tutur Isir.  

Lanjut Isir Direktorat Jenderal Cipta Karya telah lama menangani program perdesaan dengan berbagai inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan melalui infrastruktur dengan melibatkan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja melalui pengolahan potensi ekonomi lokal yang dominan. 

Kepala Satker PKP Provinsi Papua Barat, Abdul Halil Castela mengungkapkan, program PISEW di Papua Barat tahun ini dilaksanakan di 6 kabupaten, yakni Kabupaten Manokwari Selatan dengan lokasi di 6 distrik, Kabupaten Pegunungan Arfak dilaksanakan di 10 distrik, Maybrat sebanyak 3 distrik, dan Sorong Selatan tersebar di 4 distrik, dan di Kabupaten Teluk Wondama dan Kaimana yang masing-masing dilaksanakan di 3 distrik. 

“Pengembangan wilayah kecamatan antara lain pembangunan jalan poros, jembatan, dermaga, penyediaan air bersih dan sanitasi,” Abdul. (Lilis Papua Barat/ari)