Dalam dokumen perencanaan baik RP2KPKP maupun RPLP serta hasil temuan di lapangan saat ini masih terdapat beberapa kelemahan. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Satker PKP Provinsi DIY Feriqo Asya Yogananta, dalam acara peningkatan kapasitas Asisten Kota dan Fasilitator Program KOTAKU Provinsi DIY tahun 2017 di Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

"Kelemahan itu diantaranya, karena tidak ada perencanaan kawasan, dokumen perencanaan kurang memperhatikan kebijakan kabupaten/kota yang ada, masih belum jelasnya kegiatan infrastruktur skala kawasan dan keterkaitan antara dokumen RPLP dan RP2KPKP/SIAP masih lemah," kata Feriqo. 

Feriqo berharap capaian kegiatan penanganan kawasan kumuh yang sudah dilaksanakan di DIY dapat dihitung dengan aplikasi yang akan dilatihkan dalam kegiatan ini. 

Tujuan dari pelatihan ini yaitu, meningkatkan pemahaman terkait pemuktahiran data baseline 100-0-100, meningkatkan pemahaman dan keterampilan terkait penguatan kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat serta sinkronisasi keduanya dalam kegiatan penanganan kumuh, memfasilitasi memorandum program dan review dokumen RPLP dan pelaksanaan kegiatan infrastruktur, dan meningkatkan keterampilan asisten korkot dan fasilitator dalam memfasilitasi coaching clinic memorandum program bagi aparat pemerintah daerah dan masyarakat. 

Kegiatan peningkatan kapasitas asisten kota dan fasilitator program KOTAKU ini diikuti oleh 48 orang peserta. (didikrandaldiy/ari)