Program KOTAKU merupakan salah satu upaya untuk mencapai target RPJMN 2015-2019 dan dirancang untuk mempertahankan prinsip-prinsip memperkuat peran Pemerintah Daerah dan memberdayakan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan 100-0-100, terutama untuk pengurangan kawasan kumuh di daerah perkotaan dalam kurun waktu 2016-2020. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Ahmad Asiri saat membuka acara Pelaksanaan Rekrutmen Personil Pendamping Program KOTAKU Oversight Service Provider (OSP) 9 Provinsi Sulsel tahun 2019, Senin (18/02/2019) di Makassar.

“Kegiatan ini merupakan seleksi tahap penerimaan personil pendamping program KOTAKU. Kedepannya program KOTAKU di Provinsi Sulsel akan mengalami pengurangan jumlah fasilitator, namun hal ini tidak hanya terjadi di Sulsel tetapi terjadi di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Untuk tahun ini, di Provinsi Sulsel akan merekrut  137 orang dari 218 peserta yang berkompetisi, dan diharapkan kepada panitia agar melakukan seleksi dengan profesional,” ujar Asiri.

Lanjut Asiri, saat ini banyak program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR dan ini merupakan kesempatan untuk teman-teman berkiprah di dalamnya. Provinsi Sulsel memiliki lokasi sebanyak 105 lokasi dan untuk tahun ini Sulsel hanya mendapat 59 lokasi yang artinya kumuh di Sulsel ini berkurang setengah.

“Tahun 2019 ini, program KOTAKU di Sulsel desa sasarannya berkurang, dana untuk setiap kelurahan itu juga akan berubah yang tadinya Rp500 juta menjadi minimal Rp1 miliar sampai Rp2 miliar. Kemudian koordinasi kegiatan ini berada langsung di bawah naungan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sulsel,” kata Asiri. (Jml Randal Sulsel/ari)