Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuldjono dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengunjungi lokasi pembangunan padat karya tunai program Kementerian PUPR di Kampung Kokoda Kelurahan Kalasabi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat, Jumat (13/4/2018).

Program padat karya TA 2018 di Kampung Kokoda Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat merupakan program KOTAKU dengan jenis pembangunan jalan lingkungan yang dikerjakan oleh 28 orang setiap harinya selama 90 hari. Jalan yang dibangun sepanjang 75 meter serta pembangunan drainase sepanjang 150 meter. 

Selain Menteri PUPR dan Gubernur, kunjungan Presiden juga didampingi Kasubdit Kawasan Permukiman Perkotaan Direktorat PKP Ditjen Cipta Karya Bobby Ali Azhari, Kepala Satker PKP Provinsi Papua Barat Achmad Hidayat, PPK Randal PIP Jamaludin Ugar, Kasatker PBL Marsudi, dan Kasatker PSPLP Eduardus Halaseren. Serta para pejabat Kementerian PUPR di wilayah Papua Barat, baik dari BPJN XVII maupun dari Balai Wilayah Sungai Provinsi Papua Barat, Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Rudolf Alberth Roja dan Pangdam XVIII/Kasuari Mayor Jenderal TNI Joppye Onesimus Wayangkau. 

Presiden Joko Widodo berharap, dalam program padat karya tunai dari Kementerian PUPR ini juga didukung oleh daerah dengan mengalokasikan sebagian dana dari APBD provinsi maupun kabupaten/kota sebagai program padat karya dan juga untuk membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. 

Dalam program padat karya ini, untuk tenaga kerja tukangnya dibayar senilai Rp 150.000/hari, sementara pembantu tukang senilai Rp. 100.000/hari. “Saya kira kalau ini semua dinas dan kementerian melakukan, pekerjaannya bisa cepat selesai. Kalau jalannya sudah jadi, dua sampai tiga bulan selesai, maka Menteri (PUPR) dapat memperbaiki permukiman rumah yang ada disini sehingga menjadi rumah yang sehat dan unik secepat-cepatnya,” jelas Presiden. 

Presiden Joko Widodo juga menargetkan pekerjaan rumah pada program padat karya ini segera dilaksanakan. “Langsung, setelah digambar minggu depan bisa dilaksanakan,” tegas Presiden. 

Di Kampung Kokoda sendiri terdiri dari 84 unit rumah yang langsung dan akan ditangani oleh Kementerian PUPR. Namun, ke depan ungkap Presiden juga akan memerintahkan kementerian lainnya ikut memperbanyak pelaksanaan program padat karya tunai, mulai dari Kementerian Desa, Kementerian BUMN dan Perhubungan guna membuka dan meningkatkan perekonomian di daerah. (Lilis Randal Pabar/ari)