Senin (13/5) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) menggelar jumpa pers, yang dihadiri oleh berbagai media cetak Kupang dan nasional serta media televisi. Pertemuan dengan para media ini bertempat di Aula Ruang Rapat Bidang Cipta Karya Dinas Umum Provinsi NTT Kupang. Pertemuan diawali dengan pembukaan oleh Bapak Yohanes Tuwan  selaku PPK PPIP dan  dilanjutkan dengan Penjelasan Kegiatan / press release oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Andreas W. Koreh. “Jumpa pers ini digelar untuk memberikan informasi publik agar masyarakat memahami mengenai program kegiatan dan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah khususnya melalui program PPIP” ungkapnya.    Dalam penjelasannya, Program PPIP merupakan salah satu program pemberdayaan dalam pembangunan infrastruktur dimana masyarakat lebih dominan dalam menentukan arah pembangunan. Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang diberikan melalui PPIP pada Direktorat Pengembangan Permukiman Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum adalah sebesar 250 juta per desa, yakni 5 juta untuk operasional OMS (Organiasasi Masyarakat Setempat) dan 245 juta untuk pembangunan infrastruktur desa. Desa sasaran PPIP untuk Provinsi NTT Tahun 2005 sampai dengan 2012 telah mencapai 2.268 di seluruh 21 kab/kota, sedangkan Tahun 2013 meliputi 6.040 desa. Total penyerapan tenaga kerja adalah 30.297 orang untuk mengawal 271 desa sasaran PPIP. Hasil pelaksanaan kegiatan PPIP dari PKPS BBM-IP Tahun Anggaran 2005 sampai dengan PPIP Tahun Anggaran 2012 adalah perkerasan sirtu (3.256 km), jalan lapen (31 km), jalan rabat beton (196 km), jalan telfort (791), jembatan (67 unit), duiker beton (1.259 unit), air bersih (860 km), PAH (518 unit), sumur gali (291 unit) dan irigasi (110 km). Masyarakat perlu memahami  bahwa PPIP  bertujuan menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok sehingga mampu memecahkan berbagai permasalahan terkait kemiskinan dan ketertinggalan. Untuk itu perlu kerjasama berbagai pihak baik pemerintah dan masyarakat agar mendorong program ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyakarat di Provinsi NTT.(Lidya Kini, RandalNTT/bcr)