Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan pengembangan kawasan permukiman Provinsi Bengkulu TA 2018, melalui kegiatan Bantuan Dana Investasi (BDI) yang tersebar di satu kota dan dua kabupaten, Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Bengkulu mengadakan Lokakarya Evaluasi dan Perencanaan Tahun 2018 kegiatan KOTAKU, Senin (14/05/2018) di Bengkulu. Lokakarya dipimpin oleh Kepala Satker PKP Provinsi Bengkulu Yennie Lidiawati.

Lokakarya bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian progres pelaksanaan program KOTAKU sampai dengan tahun 2017 serta membahas rencana untuk mewujudkan pembangunan skala kawasan dan pelaksanaan rencana investasi pada tahun 2018. 

Dalam paparannya, Yennie mengatakan sampai dengan tahun 2017 baru 51,7 ha kawasan kumuh yang tersebar di Kota Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Bengkulu Selatan telah tertangani  dari total 520 ha kawasan deliniasi kumuh yang terdata secara nasional. “Guna mengentaskan kekumuhan di Provinsi Bengkulu menjadi 0% pada tahun 2019, kita perlu duduk bersama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota untuk menyatukan persepsi dan data sehingga investasi pembangunan dapat tepat sasaran dan bisa berkolaborasi dalam pembangunannya,” himbau Yennie. 

Sementara, Ketua Oversight Consultant 2 Harmudya menegaskan, perlunya pengaktifan Pokja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu. “Pelaksanaan pembangunan kolaboratif dalam pengentasan kekumuhan penyelesaiannya terletak di Pokja. “Mekanismenya adalah Pokja PKP Kabupaten/ Kota membuat berita acara yang nantinya akan direkap di Pokja Provinsi untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, serta Kabupaten/Kota,” terang Harmudya. 

Di tahun 2018 terdapat 125,95 ha yang tersebar di 13 kelurahan/desa di Kota Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang merupakan wilayah pembinaan KOTAKU dan menjadi target pengentasan kumuh. “Diharapkan di tahun 2019 Provinsi Bengkulu sudah terbebas dari kumuh, dengan syarat tentunya ada kolaborasi dari Pemerintah Pusat dan Daerah yang bersinergi untuk mengintervensi agar kekumuhan dapat diatasi dan dicegah untuk tidak terjadi lagi,” tutup Yennie. (randal Bengkulu/ari)