Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya bersama World Bank dan Pemerintah Kota Surakarta mendiskusikan mengenai penataan kawasan kumuh Kelurahan Semanggi di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Koordinasi tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Balaikota Surakarta dan dipimpin oleh Walikota Surakarta Hadi Rudyatmo. Acara tersebut juga dihadiri oleh Kasi Kawasan Permukiman Perkotaan Wilayah I, Airyn Saputri Harahap, PPK Randal Provinsi Jawa Tengah Tia Hetwisari, Kepala Dinas Perkim Agus Djoko Witiarso, Kepala Bappeda Kota Surakarta Ahyani, Tim World Bank Ida Ayu Indira Dharmapatni dan Konsultan Manajemen Wilayah Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Cahyos.

Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 yaitu target 100-0-100, khususnya target berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh sampai dengan 0 Ha di tahun 2019.

Airyn mengungkapkan, strategi penanganan kawasan tersebut guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan rumah sehat dan lingkungan layak huni. Pada tahun 2018 penataan Kawasan Semanggi diprioritaskan di RW 23 dan RW 7. Rencana penataan di RW 23 meliputi konsolidasi tanah, penataan bantaran dengan pola peremajaan, pembangunan rumah baca, pembangunan rumah pompa banjir, pembangunan parafet, pembangunan saluran drainase sabuk Sungai Bengawan Solo, pengadaan master meter air bersih berjumlah 2 unit dan penataan koridor jalan RW 23. Sedangkan di RW 7 meliputi pelatihan hidroponik dan pembangunan rumah terdampak proyek.

“Salah satu program pemerintah dalam target 0 Ha kumuh melalui program KOTAKU. Program ini diharapkan mampu mengurangi atau menangani permasalahan permukiman kumuh sesuai dengan tujuan pemerintah, yaitu meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan guna mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan,” tutur Airyn. (AYS_randaljateng/ari)