Pemerintah Kota Sorong melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama Kantor Pertanahan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sorong melakukan invetarisasi dan pengukuran lahan yang terkena dampak paket pembangunan talud di Kampong Malawei TA 2018 serta pembahasan rencana pembangunan drainase dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) TA 2019, Selasa (07/08/2018) di Sorong.

Sebelum pengukuran, Kepala Bappeda Kota Sorong memberikan arahan kepada lurah dan aparat kampong setempat atas kegiatan pembangunan tersebut. Turut dalam kegiatan ini, Satker sektor Cipta Karya Provinsi Papua Barat yang notabene melakukan pekerjaan talud di sebagian kampong Malawei serta KOTAKU. 

Kepala Bappeda Kota Sorong Rahman mengungkapkan, inventarisasi dan pengukuran penting dilakukan sebelum pembangunan karena untuk memastikan luasan lahan yang terkena dampak, serta ada kejelasan ganti rugi yang harus dibayarkan kepada masyarakat setempat oleh kantor pertanahan. 

Rahman mengimbau agar kepala lurah dan RT serta RW dapat menyampaikan dan melakukan sosialisasi program Pemerintah tersebut kepada warganya, agar turut mendukung program pemerintah dalam menata dan mengatasi banjir di kampong tersebut. 

Kepala Lurah Malawei, Julianus Name-Wame menyambut baik kegiatan tersebut, dan berharap, dapat membantu mengatasi banjir yang selama ini masyarakat Kampung Malawei rasakan. 

Julianus juga berharap ada penggantian rugi secara jelas dan transparan kepada warganya yang terkena dampak kegiatan pembangunan talud. 

Hanas Malik, warga Kampung Malawei menyambut baik kegiatan tersebut, sebab talud yang telah dibangun oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Barat telah dirasakan dampaknya. Masyarakat, yang selama ini sering dihantui banjir dari Kali Remu kini tak perlu was-was lagi karena telah ada pembangunan talud. Ia juga berharap, pembangunan talud lanjutan dapat berjalan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang mayoritas adalah nelayan. 

Satker PKP Provinsi Papua Barat melalui APBN TA 2018 melakukan peningkatan kualitas permukiman kumuh kampong Malawei. Pekerjaan ini turut dikawal oleh Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah Dan Pembangunan Daerah (TP4D) Provinsi Papua dan Papua Barat. (Randal Pabar/ari)