Guna meningkatkan kapasitas camat, lurah dan BKM/KSM untuk membangun gerakan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pembangunan melalui perubahan perilaku kolektif dalam kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman perkotaan, Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Bengkulu bersama program KOTAKU mengadakan pelatihan Camat, Lurah dan BKM/ KSM Cluster Kota Bengkulu Tahun 2018, Rabu (12/09/2018).

Wakil Walikota Bengkulu Dedi Wahyudi yang hadir membuka acara, mengapresiasi  pembangunan yang dilakukan program KOTAKU yang merupakan program dengan sumber pendanaan dari Pemerintah Pusat. “Sebagaimana diketahui bahwa sejak otonomi daerah diberlakukan Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan sumber dana daerah untuk melakukan pembangunan, sehingga membutuhkan sokongan dana dari Pemerintah Pusat untuk mengatasi permasalahan pembangunan yang ada di daerah,” tutur Dedy. 

Pembangunan fisik penanganan kumuh di Kota Bengkulu telah dilakukan sejak tahun 2015 di 67 kelurahan yang ada di Kota Bengkulu melalui program NUSP dan NSUP berdasarkan pada Dokumen SIAP yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu. Kepala Satuan Kerja Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kota Bengkulu Yosep Ferry Yorizal menyampaikan, bahwa pembangunan melalui program NUSP telah memasuki fase akhir dimana saat ini angka kekumuhan di Kota Bengkulu secara keseluruhan telah mencapai 19% atau dikategorikan sebagai kumuh ringan. 

“Untuk ini, kami mengharapkan peran serta aktif dari seluruh masyarakat dengan lurah sebagai penggerak dan dikoordinir oleh camat untuk memelihara sarana dan prasarana yang telah dibangun setelah ini. Pembangunan bisa dilakukan siapa saja dan kapan saja, tetapi pemeliharaan dan pencegahan akan terjadinya kekumuhan kembali menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah,” himbau Yosef. 

Dalam kesempatan ini juga, Dedy menambahkan bahwa peran camat dan lurah sangat menentukan dalam keberlanjutan penanganan kumuh karena merupakan tulang punggung pembangunan di Kota Bengkulu. Mereka harus aktif dan ikut mengawasi masyarakat sehingga infrastruktur yang terbangun dapat terpelihara dan berfungsi dengan baik.(RandalBengkulu/ari)