Dalam rangka keterpaduan di kawasan kumuh Kota Pekanbaru, Badan Perencanaan Pembangunan Kota Pekanbaru menyelenggarakan rapat koordinasi untuk menyepakati lokasi skala kawasan pada program KOTAKUKota Pekanbaru, Selasa (03/07/2018) di kantor Bappeda Kota Pekanbaru.

Acara dibuka oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Bappeda Kota Pekanbaru Mulyasman, dan dihadiri oleh instansi terkait meliputi Bappeda Kota Pekanbaru, Satker PKP, PU Kota Pekanbaru, dan Randal Riau. Tujuan dilaksanakannya rapat koordinasi ini yaitu untuk menyepakati lokasi skala kawasan pada program KOTAKU di Kota Pekanbaru, dalam rangka percepatan penanganan kawasan kumuh, serta sinergisitas dari masing-masing OPD pada kawasan kumuh Kota Pekanbaru. 

Mulyasman menjelaskan bahwa rapat ini bertujuan untuk mereview perencanaan yang sudah diekspos sebelumnya dan untuk memberi arahan yang jelas tentang tupoksi dari masing-masing Satker maupun OPD terkait. “Kita perlu mengacu kepada dokumen perencanaan awal terkait penanganan kumuh di Kota Pekanbaru ini, dan harus terus berkoordinasi sehingga terjadi kesepakatan tentang lokasi yang menjadi prioritas dalam rangka mengurangi kawasan kumuh di Kota Pekanbaru,” imbuhnya. 

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Permukiman Prasarana Wilayah (P3W) Ernest S. Umar menambahkan, untuk pelaksanaan penanganan kumuh ini dibutuhkan keterpaduan antar OPD dan tidak bisa hanya mengandalkan Satker PKP saja tetapi juga bidang Air Minum, Dinas Kebakaran, Satker Perumahan maupun Satker lain, serta CSR. 

Ketua tim KOTAKU M. Irfan menjelaskan bahwa fasilitatornya sudah menyusun baseline dari tahun 2015 walaupun tidak 100% benar, tetapi sudah bisa dijadikan tolak ukur terkait dengan permasalahan kumuh khususnya di kawasan Kampung Bandar Kota Pekanbaru yang sangat kompleks permasalahannya. Irfan menambahkan tim dari KOTAKU siap mendampingi. 

Dari hasil rapat dihasilkan bahwa lokasi terpilih adalah lokasi kawasan kumuh Kampung Bandar dan Tanjung Rhu. Dari dokumen perencanaan yang ada akan direview kembali mana kegiatan yang menjadi prioritas dan urgen berdasarkan kesepakatan bersama dengan membentuk tim kecil khusus untuk menangani permasalahan kumuh di lokasi terpilih agar terjadi satu suara saat ekspos di pusat. (Yudi/RandalRiau/ari)