Kawasan Ambulu ini merupakan tipikal permukiman kumuh di tepi air yang terletak di kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Kawasan ini termasuk kategori kumuh sedang dan memiliki permasalahan utamanya antara lain jalan, saluran yang rusak serta sanitasi yang buruk.  Hampir seluruh saluran pada lokasi permukiman (4.190 m dari 5.870 m) mengalami kerusakan. Selain itu, tidak adanya sarana pengelolaan persampahan, sampah domestik yang tidak dikelola dengan baik oleh masyarakat, serta kurang sadarnya masyarakat akan kesehatan, menyebabkan kawasan ini sarat akan sampah rumah tangga. Sampah tersebar di seluruh kawasan ini, baik di saluran, pekarangan rumah, hingga ruang-ruang terbuka.

Melihat kondisi tersebut, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya berencana melakukan penataan dan peningkatan kualitas pada kawasan tersebut guna meningkatkan permukiman pesisir berbasis ekonomi perikanan dan mengurangi kekumuhan. Delineasi lokasi perencanaan terletak di RW 2, 3 dan 4 Dusun Manis-Pahing, Kelurahan Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon  seluas 19,11 ha dimana telah termuat dalam Surat Bupati Cirebon Nomor 651.2/Kep.631-DCKTR/2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Cirebon.

Sebelumnya, kawasan berpenduduk 2.755 jiwa ini sempat mendapat Bantuan Dana Investasi (BDI) dari Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) tahap pertama berupa Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) rumah tangga sepanjang 1622 m, Instalasi Pengelolaan Air Sederhana (IPAS) sebanyak 8 unit, jalan rabat beton sepanjang 4481 m dan 2 unit gerobak sampah.  Untuk mengoptimalkan kawasan ini, rencana tahap 2 akan dilaksanakan di tahun anggaran 2019.

Rencana ini disampaikan secara langsung kepada masyarakat dalam acara Kunjungan Kerja Komisi V DPR/RI, Yoseph Umarhadi didampingi oleh Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP), Dirjen Cipta Karya, Didiet Arief Akhdiat, Kepala Subdit Kawasan Permukiman dan Perkotaan, Bobby Ali Azhari, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DKPP) Kabupaten Cirebon, Sukma Nugraha, serta Kepala Desa Ambulu, Sunaji.

Dalam kunjungan ke Ambulu, Kamis (15/11/2018), Didiet mengungkapkan bahwa Pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah kabupaten setempat, karena nantinya pemerintah daerah yang harus menjadi nahkoda dalam penanganan ini. Adapun hal-hal yang harus dipersiapkan dan dimatangkan adalah profil kawasan, delineasi kawasan, agar memperhatikan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), kesediaan lahan, dan yang terpenting adalah kesiapan masyarakat serta gotong-royong masyarakat untuk bersedia turun dan membersihkan lingkungannya.

 “Penyelenggaraan ini tidak sendiri, harus ada sinkronisasi, keterpaduan dan sinergi antara APBN, APBD dan CSR. Mimpi destinasi wisata tidak akan jalan apabila masyarakat tidak mendukung. Yang penting adalah kesehatan, air minum dan sanitasi. Kalau sehat, pengeluaran masyarakat untuk ke dokter akan berkurang”, ujar Didiet.

Pada kesempatan yang sama, Sukma menjelaskan, Ambulu merupakan desa pesisir yang terkuat dan strategis karena berbatasan langsung dengan Brebes, Jateng. Peningkatan kualitas permukiman kumuh di Ambulu akan sejalan dengan RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2031 yaitu menciptakan lingkungan aman, nyaman, produktif dan terpadu, berbarengan dengan pembangunan Bandara Kertajati, Waduk Jatigede, Double Track kereta api.

“Kabupaten Cirebon memiliki 78 ha kawasan kumuh dimana 19,10 ha merupakan kawasan Ambulu. Kabupaten Cirebon mendapat bantuan sebesar 10,5 M untuk 10 desa dan kelurahan. Ambulu sendiri mendapat bantuan sebesar 2 M untuk IPAS,  Jalan rabat beton, SPAL, dan motor sampah”, ungkap Sukma.

Sanaji dalam sambutannya mengungkapkan bahwa sangat mengapresiasi Program KOTAKU yang sudah berjalan satu tahap di Ambulu dan diharapkan akan terus berlanjut. Masyarakat akan siap dengan relokasi dan akan terus mendukung kegiatan KOTAKU.

Konsep penataan Kawasan Ambulu adalah “Eco Fishing Village” yang mengusung tiga potensi utama yaitu Eco Tourism, Agro Tourism serta Culture Tourism. Diharapkan dengan peningkatan kualitas permukiman ini dapat pula meningkatkan taraf hidup masyarakat yang menghuni sehingga Nawacita Presiden untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pinggiran dapat dirasakan langsung dampaknya. (kotaku/ba)