Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto menegaskan bahwa Rumah Susun (Rusun) yang dibangun oleh Kementerian PU adalah untuk menampung masyarakat menengah kebawah, yang tidak mampu untuk membangun rumah di tempat lain “Rusun yang dibangun kementerian PU adalah untuk menampung masyarakat yang semula tinggal di kawasan kurang pantas, kawasan kumuh dan sebagainya,” tutur Menteri PU saat meninjau rusun sewa (rusunawa) Purus di Kota Padang, usai meresmikan sejumlah infrastruktur di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat (24/4). Hal tersebut diungkapkan Djoko Kirmanto, karena selama ini masih banyak pertanyaan akan perbedaan rusun yang dibangun oleh Kementerian PU dengan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Djoko mengatakan rusun yang dibangun oleh Kemenpera bertujuan dalam rangka pengembangan kawasan pemukiman baru apabila kota terkait membutuhkan. “Jadi kalau Kementerian PU bangun rusun untuk memperbaiki kondisi perumahan yang sudah ada, Kemenpera membangun apabila ada pengembangan kawasan baru,” tegas Djoko. Rusunawa Purus, Walikota Padang Fauzi Bahar mengemukakan, harga sewa di kawasan rusunawa tersebut bervariasi, untuk lantai 5 adalah Rp 245 ribu, lantai 4 Rp 260 ribu, lantai 3 Rp 275 ribu, lantai 2 Rp 290 ribu dan lantai 1 khusus untuk penyandang cacat Rp 310 ribu dan non cacat Rp 325 ribu. “Untuk lantai 1 khusus untuk yang cacat, uang sewanya adalah Rp 310 ribu dan non cacat adalah Rp 325 ribu, dengan catatan kami dahulukan untuk orang cacat,” kata Fauzi. Dalam kesempatan tersebut, Menteri PU juga menghimbau agar para penghuni rusunawa membuat organisasi penghuni rusun, hal ini untuk memudahkan koordinasi apabila terdapat kerusakan dan juga menentukan wakilnya apabila menghadap walikota. Sebelumnya, Sekretaris Direktorat Jenderal (Setditjen) Cipta Karya Kementerian PU Dadan Krisnandar mengatakan bahwa di Kota Padang, Kementerian PU membangun 2 twinblok rusunawa dalam pembiayaan tahun 2008-2009 dengan biaya Rp 25,8 miliar.(nrm)