Dalam rangka pencapaian target pengurangan kumuh tahun 2019 dan telah berjalannya kegiatan NSUP Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Pemerintah Kabupaten Bengkalis menggelar acara Lokakarya Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) National Slum Upgrading Program (NSUP) Tingkat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun 2019 dengan mengangkat tema “Peningkatan Peran Pokja PKP dalam Pelaksanaan Replikasi Program KOTAKU Kabupaten Bengkalis”, Kamis (17/10/2019).

Acara dihadiri oleh Kepala Balai PPW Riau, Kepala Bappeda Kab. Bengkalis, Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis, PPK PKP Balai PPW Riau, Team Leader KMW OC3 Riau, Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bengkalis, Kepala Satker PIP/PKBM Kab. Bengkalis, Unsur Camat dan Lurah Kab. Bengkalis, Perwakilan Akademisi/PTN Politeknik Bengkalis, Pihak Swasta, dan Forum CSR Kab. Bengkalis.

Tujuan dari pelaksanaan lokakarya KOTAKU ini adalah agar peserta mampu memahami peran Pokja PKP, memahami tentang kebijakan program daerah dalam penanganan kumuh, peserta mampu menyusun strategi pelaksanaan kolaborasi serta tercapainya kesepakatan rencana kerja dan tindak lanjut bersama dalam pelaksanaan.

Dalam sambutan dan arahannya Kepala Balai PPW Riau Ichwanul Ihsan mengatakan SK Bupati tentang Kawasan Kumuh Kabupaten Bengkalis untuk saat ini yang menjadi acuan masih menggunakan SK tahun 2014 dengan total luasan kumuh 182,33 Ha, hal ini tentunya menjadi permasalahan tersendiri untuk Kab. Bengkalis mengingat pasti sudah banyak perubahan terkait kawasan kumuh seiring dengan bertambahnya waktu. “Tentunya SK kumuh ini harus diperbaharui, sehingga dana APBN bisa masuk untuk menangani kawasan kumuh di Kab. Bengkalis ini”, ujar Ichwanul.

Selanjutnya Ichwanul menambahkan permasalahan yang ada di Kab. Bengkalis adalah belum adanya Perda Kumuh, status lahan yang masih belum jelas sehingga dana APBN sulit untuk masuk di Kab. Bengkalis. Ichwanul berharap dengan mengangkat tema Peningkatan Peran Pokja PKP dalam Pelaksanaan Replikasi Program KOTAKU dapat merekomendasikan salah satu deliniasi kawasan kumuh yang ada di Kab. Bengkalis untuk ditangani secara Kawasan.

“Kegiatan lokakarya tingkat Kab. Bengkalis yang dilaksanakan pada hari ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan-rumusan strategi serta kolaborasi dan sinergitas antar stakeholder akan menjadikan keterpaduan antar sektor untuk bersama bergerak mencapai sasaran pembangunan kawasan permukiman kota tanpa kumuh pada tahun 2019 dan saat ini sedang dilakukan review RP2KPKP, maka kesempatan kita untuk melakukan penyesuaian dan pemetaan kembali kawasan kumuh yang ada”, ujar Ichwanul.

Terakhir Ichwanul mengatakan, mengingat cakupan pekerjaan dan skala pencapaian, sasaran ini tidak mungkin dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah apalagi oleh satu Kementerian/ Lembaga, maka diperlukan Kolaborasi dan Sinegitas semua pihak dan semua pelaku antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya agar sasaran tersebut dapat tercapai.

Selain berbicara tentang program-program strategis yang harus dilakukan terkait program NSUP, Kepala Balai PPW Riau juga secara umum menyampaikan kegiatan Balai PPW Riau di Kab. Bengkalis. Antara lain pembangunan Gedung Politeknik Bengkalis yang sudah lama mangkrak, rehabilitasi bangunan SD sebanyak 29 unit yang saat ini sudah dalam tahap konstruksi. (Harfa/BPPWRiau)