Demikian terungkap dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Baru Sofifi di Ruang Rapat Kantor Kantor Walikota Tidore Kepulauan, Kota Tidore, Kepulauan Tidore, Provinsi Maluku Utara, Selasa (4/9/18). FGD ini dipimpin oleh Wali Kota Tidore Ali Ibrahim dan dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP), perwakilan Direktorat Agraria dan Tata Ruang (ATR), perwakilan Dinas Perhubungan Tidore, perwakilan Bapelitbang Tidore Kepulauan, Cipta Karya, dan Bappenas.

Lebih lanjut, perencanaan permukiman dan peningkatan kualitas kawasan membutuhkan infrastruktur yang memadai, seperti ketersediaan air bersih, akses dan fasilitas pendukung lainnya. Sofifi merupakan kawasan strategis dan pintu gerbang pergerakan kawasan sekitar, karena selalu dilintasi oleh kawasan lain. Ke depannya, kondisi bangunan di Sofifi akan menyesuaikan dengan arsitektur adat, sehingga menciptakan citra yang khas bagi Kawasan.

Usulan yang diajukan terkait pengembangan Sofifi adalah pembangunan vertical. Sayangnya, yang biasa terjadi adalah usai pembangunan dilakukan, setelah itu kosong, karena tidak ada komitmen terhadap pemprov. Kendala lain, penyatuan dokumen-dokumen pemda, pusat dan provinsi seperti RDTR dan RTRW belum sempurna, sehingga pembangunan cenderung tumpang tindih. TPA terlalu jauh dan kurang maksimal.

Di sisi lain, Wali Kota Tidore Ali Ibrahim mengatakan, jika memang ingin membuat Sofifi sebagai kota baru maka diperlukan kesepakatan bersama untuk membentuk Kota Baru Sofifi. Diperlukan pula infrastruktur dan fasilitas yang mencukupi. Saat ini, kondisi Sofifi belum memiliki infrastruktur, semisal lampu jalan, yang memadai. Kesulitan yang dihadapi untuk membuat Sofifi menjadi kota bagi pusat pemerintahan adalah pendekatan ke masyarakat, serta adanya dualisme pemda. Sofifi sendiri tidak berkedudukan di Tidore melainkan kota sendiri. “Seharusnya Sofifi memiliki kedudukan tersendiri di Tidore,” ujar dia. Namun, isu terbesar yang dihadapi pemda adalah pelabuhan yang dijual ke perusahaan, serta adanya kendala rencana pembebasan 5,6 Ha untuk perumahan. Adapun pembebasan hutan untuk lahan Kota Sofifi dikonsentrasikan untuk pelayanan masyarakat, seperti RS dan Pendidikan, sekitar 200-300 Ha.

Pada kesempatan itu, Tia perwakilan dari ATR menyampaikan beberapa kegiatan seperti sosialisasi untuk penentuan deliniasi dan FGD pemetaan partisipatif untuk mencari potensi permasalahan dari masyarakat. Diketahui, jumlah penduduk tertinggi ada di Galala dan Guraping. Disebutkan pula, potensi Tidore sebagai Kota Pendidikan sangat memungkinkan karena banyaknya jumlah universitas di Tidore yang bisa dikembangkan dan dapat memicu pergerakan ekonomi, seperti kos, fotokopi, dan transportasi umum.

Menurut Tia, sebagai pusat pemerintahan Sofifi sudah memiliki kantor pemerintahan cukup lengkap, tapi masih banyak masyarakat yang melakukan commuting dari Ternate, sebagai pintu gerbang Halmahera Selatan dan transit barang logistik. Rute distribusi di sekitar Halmahera, makanan, kayu, dan lain-lain didistribusikan melalui Ternate. Ini karena Ternate merupakan pusat perdagangan dan jasa yang memiliki fasilitas seperti perbelanjaan, hotel, dan bandara. Ini adalah sektor unggulan Ternate yang membuat perkembangan ekonomi cukup tinggi.