Untuk mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki strategi yang mengacu kepada RPJMN 2015 - 2019 yang berbasis pada keterpaduan infrastruktur wilayah, sesuai dengan rumusan tujuan seperti mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan permukiman dalam skala perdesaan, serta meningkatkan kualitas permukiman perdesaan dengan target nasional seluas 78.384 ha. Hal tersebut disampaikan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Lampung Maria Doeni Isa dalam acara pembukaan Rapat Kordinasi Awal Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Tahun Anggaran 2019, di Bandar Lampung, Senin (18/03/2019).

Doeni mengatakan sejalan dengan hal tersebut, pada akhir tahun 2017, Presiden mengeluarkan kebijakan Program Padat Karya Tunai dengan tujuan mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang berfokus pada masyarakat desa. Padat karya tunai merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.

“Salah satu kegiatan Kementerian PUPR dalam rangka mendukung program padat karya tersebut adalah PISEW TA 2019 yang tersebar di 33 provinsi. Salah satunya Provinsi Lampung yang berada di 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang, dan di 15 kecamatan dengan total anggaran Rp9 miliar. Setiap kecamatan menerima anggaran pembangunan konstruksi fisik dengan perkiraan alokasi pagu dana sebesar Rp600 juta per kecamatan yang bersumber dari APBN murni Tahun Anggaran 2019,” ungkap Doeni.

Doeni menegaskan bahwa tujuan kegiatan PISEW adalah menyediakan atau meningkatkan infrastruktur dengan pendekatan partisipasi masyarakat dalam skala kawasan untuk meningkatkan sosial ekonomi wilayah. “Berdasarkan tujuan tersebut, hendaknya kita memahami bahwa inti dari kegiatan PISEW adalah pengembangan kawasan berbasis pada potensi lokal, guna mengurangi kesenjangan antar wilayah, didukung kemampuan aparatur Pemerintah Daerah dalam menyinergikan pembangunan di wilayahnya. Adapun infrastruktur yang akan dibangun merupakan media yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian PUPR,” tutur Doeni.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan dapat tercapai pemahaman mendalam terkait kegiatan PISEW dan dapat melahirkan instruktur pendidik yang cakap dalam melakukan transfer pemahaman tersebut kepada fasilitator masyarakat. “Saya meyakini acara ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam pelaksanaan PISEW,” tutup Doeni. (Methariska/Randal Lampung/ari)