Senada juga di sampaikan bahwa dengan hadirnya komisi V DPR RI harapannya akan mendapatkan tambahan nilai dari aspek alokasi anggaran untuk kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat Maluku Utara pada umumnya. 

“Mudah-mudahan dengan hadirnya Komisi V dapat memberikan dampak positif dalam rangka pembangunan infrastruktur ke depan,” ungkap Salmin. 

Sementara Wakil Ketua Komisi V DPR RI Anton Sukartono Suratto dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan ini merupakan kunjungan kerja spesifik di beberapa lokasi dan Maluku Utara menjadi pertama yang dikunjungi. Maksud dari kunjungan ini adalah untuk melihat secara langsung pembangunan infrastruktur di Maluku Utara di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, perhubungan desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, BMKG, dan SAR yang merupakan mitra kerja Komisi V. Kunjungan ini dilakukan juga untuk mengetahui permasalah apa saja yang menonjol dari pembangunan infrastruktur di Provinsi Maluku Utara yang pendanaannya di alokasikan dari  APBN, untuk menyerap aspirasi dari Pemerintah Daerah dan masyarakat Provinsi Maluku Utara atas program pembangunan infrastrukur yang telah dan sedang berjalan. 

Turut hadir dari Ditjen Cipta Karya Kepala Satker PKP Provinsi Maluku Utara Fasri Bahmid yang menyampaikan bahwa pada tahun 2018 untuk kegiatan pengembangan kawasan permukiman khusus di kawasan permukiman kumuh kawasan Salero Dufa-Dufa Kota Ternate mendapatkan anggaran senilai Rp12,94 miliar. 

“Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan hotmix, paving blok, saluran drainase, deucker, TPS 3R skala lingkungan, pekerjaan proteksi kebakaran skala lingkungan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).  Pada tahun 2019 tetap mengalokasikan kegiatan perkotaan di Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Timur. Harapan ke depan untuk Provinsi Maluku Utara bisa mendapatkan alokasi program pemberdayaan yaitu PPIP dan PISEW, meskipun tidak ada keterwakilan dari Provinsi Maluku Utara di Komisi V,” ungkap Fasri. (randal maluku utara/ari)