Dalam upaya percepatan dan menjamin target kinerja pelaksanaan kegiatan tahun 2018 dapat berjalan dengan optimal, maka pihak terkait khususnya pelaksana perlu didorong dan diberikan pemahaman melalui kegiatan peningkatan kapasitas di bidang permukiman kumuh perkotaan. Untuk mendukung hal tersebut, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Satuan Kerja PKP Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan Rapat Konsolidasi Percepatan Penanganan Permukiman Kumuh Prioritas Tahun 2018, di Kota Pontianak, Rabu (23/05/2018).

Rapat dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja PKP, narasumber dari Subdit Perkotaan Direktorat PKP, serta Dinas terkait Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili oleh Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat Maria Wijayanti saat membuka rapat konsolidasi menjelaskan, pada dasarnya kegiatan ini perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas terhadap para pemangku kepentingan terkait, khususnya Satuan Kerja PKP yang memiliki peran pembinaan penanganan permukiman kumuh perkotaan. 

“Saya harap para pemangku kepentingan yang ada di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat dapat menajamkan pemahaman dan keterampilan tentang pembangunan kota berkelanjutan, penentuan kawasan prioritas, prinsip kolaborasi dalam penanganan kawasan kumuh, sinkronisasi data serta peningkatan kualitas permukiman kumuh,” jelas Maria. 

Maria menambahkan, bahwa saat ini kita dihadapkan oleh berbagai tantangan urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang menyebabkan meningkatnya kepadatan permukiman dan kebutuhan pelayanan dasar. 

“Diperlukan peran aktif para pemangku kepentingan sebagai nahkoda pembangunan, untuk dapat saling berkolaborasi dalam membentuk sistem yang terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang sehingga dapat meningkatkan kualitas permukiman di daerah,” tegas Maria. 

Maria meyakini bahwa rapat konsolidasi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk percepatan penanganan permukiman kumuh dengan didasari dukungan, komitmen, peran aktif dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan. (Mlndhy/Randalkalbar/ari)