Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju, Selasa (16/10/18).

Kepala Satuan Kerja PKP Provinsi Sulawesi Barat Normansyah Wartabone mengatakan, bahwa rapat koordinasi ini merupakan salah satu tahapan dari rangkaian keseluruhan pelaksanaan kegiatan PISEW TA 2018 di Provinsi Sulawesi Barat yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman pelaku PISEW tahun 2018 dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten khususnya di kecamatan sasaran.

“Perlu kita sadari bahwa kegiatan PISEW TA 2018 di wilayah kecamatan tidak berdiri sediri melainkan ada program lain yang masuk di desa-desa pada wilayah kecamatan tersebut, sehingga strategi pelaksanaan PISEW diperlukan sinkronisasi antar kebijakan dari kementerian/lembaga lainnya,” ucap Normansyah.

Lanjut Normansyah, oleh karena itu peran dari tim pelaksana PISEW kabupaten sangat penting untuk bisa mengintegrasikan dan menyinergikan dari segi lokasi dan program yang ada di kecamatan tersebut dengan mengacu pada kebijakan program PISEW yang meliputi pengembangan infrastruktur wilayah kecamatan, pengembangan potensi lokal dan pengembangan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan PISEW TA 2018 yang ada di 15 kecamatan dari 3 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat, secara keseluruhan progres pelaksanaan kegiatan fisik telah mencapai 83,93% per tanggal 14 Oktober 2018. Oleh karena itu, dengan rapat koordinasi ini diharapkan hasil berupa kesepakatan dan langkah percepatan pelaksanaan serta tindak lanjut dari permasalahan yang ada di lapangan.

“Diharapkan dari kegiatan ini agar menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan percepatan pelaksanaan kegiatan serta peran aktif dari Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) dan fasilitator pendamping di kecamatan sasaran agar proaktif melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten agar program ini dapat berjalan sesuai dengan rencana. (wnd_randalsulbar/ari)