Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan Monitoring dan Evaluasi Program KOTAKU Tahun Anggaran 2018 dan Konsolidasi Kegiatan Bantuan Dana Investasi (BDI) Tahun Anggaran 2018 di Makassar, Kamis (02/08/2018).

Kepala Satker PKP Provinsi Sulsel Mustaba mengatakan, program BDI ini merupakan bantuan dari Pemerintah sedangkan program KOTAKU merupakan bantuan Pemerintah yang diberikan dalam bentuk pencairan  dana yang telah bergulir di lokasi yang telah ditetapkan.  Diharapkan kedua program ini dapat berjalan sesuai dengan harapan dan target waktu yang telah ditentukan. Bagi lokasi BDI yang belum mencapai target progres, bahkan baru memulai kegiatan pelaksanaan fisiknya untuk segera mengejar ketertinggalan waktu.

Mustaba berharap, kepada para pendamping dalam hal ini fasilitator untuk tetap mendampingi masyarakat sesuai dengan pedoman tanpa keluar dari koridor tugas dan tanggung jawabnya. “Karena setiap progres kegiatan BDI ini tentunya termonitor secara intensif oleh Pemerintah Pusat  melalui aplikasi e-Monitoring online dan dipantau juga oleh PPK Randal di Provinsi sehingga kegiatan ini perlu dilaporkan secara intensif sesuai dengan kondisi real di lapangan,” kata Mustaba.

Lanjut Mustaba, dalam pertemuan ini ada hal penting, antara lain kegiatan penangan kumuh di wilayah kabupaten/kota dinahkodai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, kegiatan BDI KOTAKU tentunya juga merupakan tanggung jawab dan merupakan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga diperlukan upaya yang baik dari Pemerintah masing-masing  untuk pelaksanaannya. Serta dibutuhkan effort yang kuat dari Satker PIP Kabupaten/ Kota dan PPK KOTAKU dalam pengendalian kegiatan. “Pelaporan kegiatan oleh Satker untuk kegiatan kabupaten/kota kepada Direktur Jenderal Cipta Karya secara tepat waktu, validitas, lengkap dan akuntabel,” ujar Mustaba. (Jml Randal Sulsel/ari)