Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya mendukung pengembangan infrastruktur di lokasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) mulai dari segi akses, peningkatan sumber daya air, Keciptakaryaan, maupun penyediaan perumahan bagi destinasi wisata prioritas.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Pengembangan PLP Dodi Krispratmadi saat  Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Tentang Penyelenggaraan Dukungan Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Permukiman Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, di Jakarta, Jumat (04/07/2017). 

"Adapun bentuk dukungan yang dapat diberikan dari Ditjen Cipta Karya melalui Direktorat Pengembangan PLP adalah berupa penyediaan bin sampah, pembangunan toilet wisata, drainase lingkungan, MCK serta IPAL Komunal. Selain itu, juga dilakukan revitalisasi terhadap fasilitas MCK," tutur Dodi. 

Lanjut Dodi, bentuk dukungan Ditjen Cipta-Karya dapat dilakukan melalui 2 pendekatan, yaitu infrastruktur yang langsung menunjang lokasi tujuan wisata berupa air minum dan sanitasi serta infrastruktur yang menunjang permukiman di sekitar lokasi tujuan wisata (kawasan penyangga) yang akan mendukung keberadaan kawasan wisata. 

Kawasan strategis pariwisata nasional merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata sudah menetapkan KSPN sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. 

Sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Menteri PUPR pada bulan Januari 2016, fokus dukungan Kementerian PUPR dilakukan sebagai upaya untuk menarik minat wisatawan di 10 destinasi wisata unggulan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan pendukung destinasi pariwisata dan juga membantu Pemerintah Daerah dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. 

"Kita melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka pengembangan KSPN di 4 lokasi untuk mendukung kemajuan kawasan pariwisata yang ada di Indonesia. Adapun ke 4 lokasi tersebut adalah KSPN Borobudur dan sekitarnya, KSPN Danau Toba dan sekitarnya, KSPN Tanjung Lesung-Ujung Kulon dan sekitarnya dan KSPN Bromo-Tengger-Semeru," tutur Dodi. 

Dodi menambahkan, hal penting yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah tersedianya infrastruktur sanitasi di lokasi KSPN adalah pengoperasian dan pemeliharaan terhadap infrastruktur yang telah dibangun tersebut sehingga dapat termanfaatkan dengan baik. "Besar harapan kami, melalui bantuan dukungan infrastruktur penyehatan lingkungan permukiman dalam rangka pengembangan KSPN, dapat membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang ada di sekitar lokasi KSPN serta turut mendukung kegiatan pariwisata di daerah," tutup Dodi. 

Dalam acara tersebut turut dihadiri oleh Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem, Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Kementerian Pariwisata, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magelang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pandeglang, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Toba Samosir, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Malang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Malang, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Probolinggo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Probolinggo, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pasuruan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Lumajang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang, Kepala Satker PLP Strategis, Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Setditjen Cipta Karya, Kasubdit Keterpaduan Pelaksanaan, Direktorat KIP dan para Kasubdit di lingkungan Direktorat Pengembangan PLP.(ari)