Dalam rangka mendukung Gerakan 100-0-100, Pemerintah Kabupaten Manokwari melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman setempat menggelar Sosialisasi dan Workshop tentang Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Manokwari, Kamis (11/10/2017).

Bupati Manokwari dalam sambutan yang dibacakan oleh Sekda Kabupaten Manokwari F. M. Lalenoh mengatakan, program KOTAKU merupakan salah satu upaya strategis pemerintah yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 dalam rangka percepatan penanganan permukiman kumuh. Selain itu, untuk mendukung Gerakan 100-0-100, yakni 100 persen akses aman air minum, 0 persen luasan kawasan permukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak. 

“Mengacu arah kebijakan pembangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk membangun sistem, maka Pemda Manokwari memfasilitasi KOTAKU dalam penanganan kumuh dengan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran Pemerintah Daerah dan peran masyarakat,” ujar Lalenoh. 

Lalenoh mengatakan, sesuai dengan SK Bupati Nomor 96 Tahun 2015, kawasan kumuh di Manokwari yang tertangani berada di distrik Manokwari Barat dengan luas wilayah kumuh 100,8 ha dan tersebar di 3 kelurahan, yakni Kelurahan Manokwari Timur, Manokwari Barat dan Wosi. Untuk itu, melalui program KOTAKU, Pemda Manokwari sebagai nahkoda, mengendalikan program penanganan kumuh dengan stakeholder. Kemudian menyusun Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, serta dalam penganggarannya akan mengalokasikan kegiatan pada APBD 2018. 

“Dalam penanganan kawasan kumuh, dibutuhkan peran aktif masyarakat dengan merubah sikap dan perilaku untuk menciptakan kawasan permukiman yang sehat, asri dan nyaman. Apabila sudah ada kolaborasi, maka Pemda Manokwari optimis penanganan kumuh dapat teratasi dengan semangat berani berubah untuk Manokwari yang kita cintai bersama,” tandasnya. 

Sementara, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Joni Towansiba mengungkapkan, tahun anggaran 2018 pihaknya baru mengusulkan anggaran untuk penanganan kawasan kumuh. 

“Kolaborasi penanganan kumuh sangat penting, kita baru terbentuk April 2017 ini, sehingga anggaran untuk penanganan kawasan kumuh di Manokwari baru akan kita usulkan untuk tahun anggaran 2018,” jelas Joni. (Lilis Pabar/bns)