Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman bersama Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan keterpaduan Tahun Anggaran 2018 di Kelurahan Manggar Baru, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (29/03/2018).

Acara diawali dengan pertemuan di Kantor Kelurahan Manggar Baru, Kota Balikpapan dan dihadiri oleh berbagai OPD terkait dengan kegiatan keterpaduan tersebut, seperti Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan, Dinas Pariwisata Kota Balikpapan, Bappeda Litbang Kota Balikpapan, Lurah Manggar Baru Kota Balikpapan dan tim program KOTAKU Kota Balikpapan.

Kasubdit Kawasan Permukiman Perkotaan yang diwakili oleh Kepala Seksi Kawasan Permukiman Perkotaan Wilayah I Airyn Saputri Harahap mengungkapkan, tujuan dari tinjauan ini adalah untuk melihat bagaimana proses keterpaduan yang sudah dijalankan selama 5 sampai 6 bulan ini di Kota Balikpapan. Lokasi ini merupakan salah satu dari lokasi terpilih dari 5 lokasi prioritas yang akan dijadikan piloting diseluruh Indonesia. “Kami ingin menyampaikan progres yang sudah dilaksanakan bersama dan menyampaikan juga hal-hal mana yang masih perlu didukung serta dibantu oleh teman-teman Keterpaduan Infrastruktur Permukiman dalam hal ini Randal untuk bisa menambah atau menyempurnakan kegiatan yang ada di lokasi terpilih ini, “ kata Airyn.

Sementara, PPK Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman, Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Elkana Catur Hardiansah menjelaskan, output kegiatan ini merupakan jaminan bahwa kegiatan harus selesai di tahun ini. Dan di tahun 2018 untuk semua program, terutama untuk penanganan kawasan kumuh diharapkan bisa tuntas dan bisa secara signifikan mengubah wajah kawasan kumuh tersebut. Dalam penyelesaian program ini tentu saja dibutuhkan multi pendanaan, multi sektor dan multi tahun. “Kami ingin melihat dari sekian puluh kawasan yang ditangani oleh Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi, mana yang bisa diexpose di akhir tahun untuk menjadi pilot penanganan kawasan yang terpadu dan tuntas,” tutur Catur.

Catur berharap agar pendanaan dalam kegiatan penuntasan kawasan kumuh ini tidak hanya berasal dari APBN saja, tapi juga dapat melibatkan dari berbagai stakeholder atau multi sektor dan multi pendanaan seperti melibatkan Dinas Kebersihan, Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman di Provinsi, Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan di Provinsi serta berbagai OPD terkait. Agar kegiatan keterpaduan yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan Nining Surtiningsih menuturkan, pihaknya juga telah melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan untuk Ruang Terbuka Hijau. “Saat ini kami sedang berupaya untuk mendapatkan program Coorporate Social Responsibility (CSR) dari beberapa perusahaan. Jadi saya mengajak kepada berbagai OPD yang ada disini untuk bersama-sama saling bersinergi agar keterpaduan yang diharapkan bisa terlaksana. (Umi/Randal-Kaltim/ari)