Program KOTAKU merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam percepatan penanganan permukiman kumuh dan mendukung Gerakan 100-0-100, yaitu 100 persen akses aman air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Sebagaimana arah kebijakan pembangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk membangun sistem, memfasilitasi Pemerintah Daerah dan komunitas, maka program KOTAKU akan menangani kumuh dengan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satker Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi DIY, Feriqo Asya Yogananta, dalam Lokakarya Evaluasi Penanganan Kumuh di Kabupaten Kulonprogo, Kamis (28/12/2017), di Yogyakarta.

“Target penanganan kumuh di Kabupaten Kulonprogo berdasarkan SK Bupati tahun 2016 jumlahnya 14 kawasan dengan luas 293,79 Ha. Pada tahun 2017 melalui Satker PKP Provinsi DIY telah disalurkan Bantuan Dana Investasi (BDI) Program KOTAKU sebesar Rp 850 juta untuk 2 kawasan di Kecamatan Wates, Giripeni,” ujar Feriqo.

Feriqo berharap lokakarya ini dapat menghasilkan kesamaan pemahaman stakeholder mengenai konsep, substansi dan teknis pelaksanaan penanganan kumuh tahun 2018, yang pada gilirannya muncul dukungan stakeholder di kabupaten sehingga dapat menjadi input dalam proses pengambilan keputusan di daerah, khususnya yang berkaitan dengan upaya penangananan kawasan permukiman kumuh. Potensi besar ini akan menjadi kekuatan yang besar pula bila mampu bangun kerjasama dengan baik, antara pemerintah, masyarakat, dan swasta serta fasilitator pendamping program-program penanganan kumuh lainnya, baik dari pusat maupun daerah.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kulonprogo yang diwakili oleh Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam (SDA) Kabupaten Kulonprogo Triyono mengatakan bahwa dalam rencana pembangunan  jangka menengah daerah Kabupaten Kulonprogo tahun 2017-2022 yang baru saja di sahkan, ditetapkan salah satu misi pembangunan adalah mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas. "Untuk mewujudkan misi tersebut, diperlukan program prioritas yang berbasis kawasan dan mengedepankan sinergitas kinerja antar OPD, dunia usaha dan masyarakat," jelas Triyono.

Narasumber yang turut mengisi acara lokakarya ini diantaranya PPK PKP-BM Dinas PUP-KP Kabupaten Kulonprogo, dan  team leader KMW 5 Provinsi DIY Progam KOTAKU, Nanang Priyana. Sementara peserta yang hadir dari unsur Satker PKP DIY, Satker PIP Kabupaten Kulonprogo, OPD Pemerintah Kabupaten Kulonprogo,  perwakilan desa dan Badan Keswadayaan Masyarakat, konsultan pendamping program KOTAKU dan program-program penanganan kumuh lainnya. (didik randaldiy/ari)