Komisi V DPR RI selaku mitra kerja Kementerian Pekerjaan Pekerjaan Umum menilai capaian kinerja Ditjen Cipta Karya Tahun 2012 memuaskan. Pasalnya dari 92,94% yang direncanakan realisasi dilapangan melebihi target yakni 93,40%. "Kami sebagai mitra kerja merasa senang karena capaian Cipta Karya cukup memuaskan. Meski begitu kami berharap tahun ini lebih dapat baik lagi," ungkap Mulyadi (F-PD) saat memimpin RDP kali pertama dengan Dirjen Cipta Karya di tahun 2013 hari ini di Jakarta (26/13). Dalam rapat, Komisi V memberikan berbagai masukan untuk mendorong kinerja yang telah baik tahun lalu dapat lebih baik lagi pada tahun ini. Oleh karena itu Komisi V meminta agar Dirjen Cipta Karya sejak awal membuat rencana program dimana Komisi V dilibatkan di dalamnya. "Tolong berikan hasil evaluasi yang telah dilakukan kepada kami pada masing-masing Direktorat. Program kegiatan apa saja yang dinilai mendesak dan dibutuhkan masyarakat. Misalnya penanganan kawasan kumuh. Ini yang harus diprioritaskan tentu saja berdasarkan kondisi riil di masyarakat," tegas Sudewo (F-PD). Menyikapi program Affirmative Policy Direktif Presiden yang angkanya mencapai 3 Triliun. Sudewo menghimbau Dirjen Cipta Karya untuk lebih bijak mengaplikasikannya. Pasalnya, progrm 2013 itu harus dikaji secara mendalam apakah selaras dengan konsep Cipta Karya atau tidak. Kalau tidak ada keselarasan mungkin perlu dibahas bersama. Dalam penjelasan Dirjen Cipta Karya, Imam.S. Ernawi menyatakan dengan pagu anggaran sebesar Rp 17,2 Triliun. Tahun ini (2013) pihaknya akan mengupayakan percepatan sehingga dibulan-bulan ke depan target Cipta Kaya di atas rata-rata program PU. Diakui, saat ini masih dalam proses pemberdayaan dan dipastikan Juli -Agustus kegiatan fisik sudah berjalan. Hal tersebut lantaran adanya masalah yang menghambat proses lelang seperti revisi desain, lelang ulang dan pengadaan konsultan perencana bagi kawasan perbatasan. Beberapa langkah untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan program dianataranya dengan mempercepat proses lelang, mempercepat proses revisi DIPA/POK dan pencairan tanda bintang ke Kemenkeu serta mampercepat penetapan lokasi desa pada program PPIP. Atas paparan itu Mulyadi menyatakan Komisi V akan mendukung penuh upaya percepatan tersebut, terlebih pada program prioritas seperti PPIP yang terbukti sangat diharapkan dan bermanfaat untuk masyarakat perdesaan. (Sony)