Menindaklanjuti kegiatan Gowes (bersepeda) gubernur dan walikota beberapa waktu lalu, Walikota Pangkalpinang Maulana Akil mengadakan rapat koordinasi dan sosialisasi dengan pihak terkait untuk mempercepat pembangunan, penataan kota dan penanganan banjir di Kota Pangkalpinang beberapa waktu lalu, di Kantor Walikota Pangkalpinang.

Undangan yang hadir terdiri dari pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, instansi vertikal, Kejari Kota pangkalpinang, Polresta Pangkalpinang, camat, dan lurah.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Miarka Risdawati menegaskan, dalam membantu Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk menata kota dan penanganan daerah kumuh, BPPW Provinsi Babel telah menyelesaikan sebagian kawasan kumuh yang ada di Kota Pangkalpinang. Miarka berharap tidak muncul lagi kawasan kumuh di Kota Pangkalpinang.

Miarka menambahkan, semua pembangunan dari Kementerian PUPR khususnya Ditjen Cipta Karya dapat digunakan seoptimal mungkin dengan menegakkan aturan sehingga bangunan dan tata ruang yang telah disusun tidak dilanggar. Fungsi dari pembangunan itu tetap sama jangan sampai pembangunan Cipta Karya berubah fungsi, seperti ruang terbuka hijau yang dibangun sektor PBL tetap berfungsi sesuai dengan rencana pembangunan yaitu ruang penyangga, tempat resapan air, ruang terbuka publik, dan ruang hijau. Begitu juga penataan kawasan kumuh yang telah dibangun jangan sampai menjadi tempat pedagang kaki lima menjual dagangannya. Miarka menginginkan Pemerintah Kota menjaga pembangunan tersebut.

Sementara itu Molen, sapaan Maulana Akil mengatakan membangun Pangkalpinang menjadi nyaman dapat terwujud kalau kita bersatu. Pangkalpinang tidak punya uang untuk membangun sebesar yang kita inginkan, oleh sebab itu kita meminta bantuan provinsi dan dana dari pusat. Untuk tahun 2019 dan persiapan tahun 2020, kendala secara signifikan tidak ada, asal kita selalu berkomunikasi karena dengan berkomunikasi mudah-mudahan semuanya cair, bisa mengerti tugas pokoknya masing-masing.

“Dengan adanya koordinasi, bisa terintegrasinya tugas-tugas wilayah provinsi dan Kota Pangkalpinang terkait sarana dan prasarana seperti penanganan banjir, ini tidak bisa kita selesaikan sendiri harus ada sinergi antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi serta bantuan dana dari pusat,” kata Molen. (Ervin&woto/BPPW babel/ari)