Penanganan masalah akses air minum dan sanitasi menjadi prioritas untuk mencapai target indikator yang belum tercapai, dengan tetap memaksimalkan outcome terhadap pengurangan kumuh. Ini adalah formulasi yang dirancang National Slum Upgrading Program (NSUP) Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dalam mencapai semua indikator Project Development Objective (PDO) atau Tujuan Program—enam indikator—yang ditargetkan pemerintah. Sementara itu, untuk capaian Key Performance Indicator (KPI), Indikator Hasil Antara, 7 indikator tercapai 70 persen, 2 indikator capaian di bawah target (20 persen), dan 1 indikator infrastruktur bermanfaat dan berfungsi diukur tahun 2021 (10 persen).

Hal tersebut disampaikan Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Didiet Arief Akhdiat dalam acara Workshop Learning Results of The National Community Empowernment Program (PNPM Mandiri Perkotaan) 2012-2015 dan Kick-Off Meeting Mid-Term Review (MTR) National Slum Upgrading Program NSUP Kotaku di Jakarta pada Senin (13/5). Workshop tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala Program Management Unit (PMU) NSUP dan NUSP-2 dan staf, Task Team Leader PNPM Mandiri Perkotaan Bank Dunia, AKATIGA (evaluator independen), dan Tim NSUP Kotaku.

Lebih lanjut, Didiet memaparkan tindak lanjut dari isu meningkatkan outcome hasil kegiatan infrastruktur, yaitu pertama, dengan meningkatkan kualitas teknis infrastruktur, memprioritaskan penanganan masalah akses air minum dan sanitasi dari berbagai sumber pendanaan. Kedua, memastikan agar infrastruktur yang telah terbangun tetap bermanfaat dan berfungsi sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat.

Adapun tindak lanjut isu efektivitas kegiatan monitoring dan evaluasi oleh pemda, antara lain, pertama, melakukan pembahasan untuk penyiapan pelatihan Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk Pemda. Kedua, menyusun report pada aplikasi SIM terkait data/informasi permukiman yang sesuai dengan kebutuhan Pemda dan dapat diakses oleh seluruh stakeholders. Ketiga, mengembangkan workshop hasil-hasil monitoring di tingkat kota/kabupaten yang melibatkan para stakeholders kota. Adapun untuk isu kapasitas Pokja PKP kabupaten/kota, tindak lanjutnya adalah duduk bersama dan membahas penyiapan agenda capacity building yang melibatkan Bappenas, Kemendagri, dan sebagainya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Satker Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) M. Reva Sastrodiningrat menyampaikan tujuan Workshop PCR-ICR PNPM Mandiri Perkotaan dan Kick Off Meeting MTR NSUP ini adalah menyampaikan hasil pelaksanaan dan mendapatkan masukan serta pembelajaran terkait kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan yang berakhir pada 2015, sekaligus memaparkan capaian kegiatan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) hingga mid-term 2019 ini.

Menurutnya, hingga mid-term saat ini, total realisasi project cost NSUP, termasuk kontribusi dari pemerintah pusat, kolaborasi pemerintah daerah, swasta, serta kontribusi donor telah mencapai 97,8 persen dari total target mid-term. Merujuk mid-term Project Development Objective (PDO) untuk target pengurangan kumuh seluas 2.200 hektare, kini terealisasi pengurangan kumuh seluas 5.079 hektare. Ini semua berkat dukungan pelaksanaan yang baik dan kolaborasi bersama.